Diduga Kebal Hukum Aktivitas Peti Dompeng Dibungkal, Publik Pertanyakan Keseriusan Polres Tebo Jambi
Harianupdate.net – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Bungkal, Kabupaten Tebo, kembali menuai kecaman keras dari publik. Hingga saat ini, aparat penegak hukum Polres Tebo dinilai belum mampu menghentikan secara nyata aktivitas tambang emas ilegal yang diduga kuat masih beroperasi bebas.
Di media sosial, netizen secara terbuka menuding tambang emas ilegal tersebut diduga dimiliki oleh seorang berinisial AA. Meski isu ini telah lama beredar dan menjadi konsumsi publik, aktivitas pertambangan di lokasi tersebut disebut-sebut tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Lebih serius lagi, berkembang dugaan kuat adanya pembekingan oleh oknum aparat, sehingga aktivitas PETI di Desa Bungkal terkesan kebal hukum. Dugaan ini memicu kemarahan warganet yang menilai penegakan hukum di Kabupaten Tebo tidak berjalan adil dan tebang pilih.
“PETI lain ditertibkan, tapi yang satu ini seolah tak tersentuh. Ada apa? Siapa yang melindungi?” tulis salah satu netizen dalam unggahan yang ramai dikomentari.
Publik mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum yang sebelumnya menyatakan keseriusan dalam memberantas PETI. Namun di lapangan, realitas justru bertolak belakang dengan pernyataan. Aktivitas tambang ilegal terus berlangsung, sementara dampak lingkungan seperti kerusakan lahan dan pencemaran sungai semakin mengkhawatirkan.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya menyasar pelaku kecil, sementara pihak yang diduga memiliki modal dan kekuatan justru luput dari tindakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Polres Tebo terkait dugaan masih beroperasinya PETI di Bungkal kelurahan pasar tebo maupun isu keterlibatan oknum dalam aktivitas tersebut.
Masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu, serta membuka secara jelas hasil penindakan di lapangan. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dikhawatirkan akan semakin tergerus.(fr)
