Ketum Gema Kato Menyoroti Pemerintah Daerah Dan APH Tebo Jambi Terkait Aktivitas Peti Dompeng
Harianupdate.net - Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo masih menjadi persoalan pelik yang belum menemukan titik temu. Di satu sisi, kegiatan ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup masif, mulai dari pencemaran sungai hingga kerusakan hutan. Namun di sisi lain, ratusan ribu kepala keluarga menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan ilegal tersebut sebagai sumber penghasilan utama.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tebo (GEMAKATO), Rengki Delfika, menyampaikan pandangan tegas namun realistis terkait fenomena ini. Ia menilai bahwa penanganan PETI tidak bisa hanya mengandalkan penindakan tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Menurutnya, pelaku PETI perlu dibimbing dan diberikan solusi agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat kecil yang bergantung pada sektor ini.
Rengki mengibaratkan kondisi ini seperti buah simalakama. Jika dilarang, masyarakat bisa kehilangan mata pencaharian dan berpotensi mengalami kesulitan ekonomi. Namun jika dibiarkan, kerusakan lingkungan akan semakin parah dan sumber daya alam akan habis tanpa memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat maupun pendapatan daerah.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan kawasan pertambangan rakyat yang legal dan teratur melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat tetap dapat bekerja secara aman dan legal, sekaligus berada dalam pengawasan pemerintah sehingga dampak lingkungan dapat dikendalikan dan hasil tambang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pendekatan dari pihak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, dari yang bersifat represif menjadi lebih inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, jika tidak disertai solusi, pemberantasan PETI justru dapat menimbulkan dampak sosial baru seperti meningkatnya kriminalitas dan memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan kebijakan yang berpihak pada rakyat agar kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.(fr)
